JAKARTA, WB – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan pemerintah sama sekali tidak ingin campur tangan dalam penentuan siapapun yang mau menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
“Eranya saat ini sudah era terbuka, era demokrasi, dan pemerintah sangat menghargai kemandirian partai politik. Sehingga dengan demikian tidak ada pikiran oleh pemerintah untuk mencampuri urusan demokrasi yang ada di Partai Golkar,” tegas Pramono seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Jakarta, Selasa (10/5).
Bahwa kemudian ada orang per orang yang kemudian mempunyai latar belakang sebagai kader Golkar, menurut Seskab, ya silakan-silakan saja kalau mau mendukung. “Tetapi bukan kemudian artinya adalah Presiden, artinya adalah Istana, artinya adalah Pemerintah,” ujarnya.
Karena yang bersangkutan kader Golkar, lanjut Seskab, ya kalau kader Golkar ya monggo-monggo saja, untuk memberikan dukungan adalah urusan personal.
Menjawab wartawan kemungkinan adanya pernyataan dari Luhut (Menko Polhukam, red) kepada Presiden untuk mendukung salah satu calon di Golkar, Seskab menegaskan tidak ada pembicaraan itu.
“Tapi yang jelas sekali lagi, yang paling penting ditegaskan supaya ini tidak menjadi rumor. Karena baiknya para petinggi Golkar menanyakan langsung kepada kami, apakah ada hal tersebut, kami juga sudah sampaikan kepada Bapak Presiden maupun Bapak Wapres, sekali lagi sebagai pemerintah kita tidak ikut campur urusan Munas Golkar. Kalau ikut campur pun hanya membuka karena memang diundang, tidak ada yang lain,” tandas Pramono. []
