JAKARTA, WB – Di saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Amerika Serikat, beredar di media sosial mengenai point-point kerjasama pemerintah dengan Microsoft, sebuah perusahaan peranti lunak asal Amerika Serikat.
“Sebelumnya pemerintah tidak pernah membuka secara resmi dokumen kerjasama itu,” ujar Direktur Eksekutif Yayasan SatuDunia Firdaus Cahyadi dalam press release yang diterima redaksi Wartabuana.com, Jakarta, Selasa (27/10/2015).
Menurut Firdaus Cahyadi, dokumen point-point kerjasama antara pemerintah dengan Microsoft, seperti yang tersebar di media sosial itu bisa saja berdampak buruk bagi pengguna internet di Indonesia. “Salah satu point kerjasama itu adalah penggunaan peranti lunak komputer dari Microsoft kepada pendidik dan siswa di Indonesia,” katanya seraya menambahkan hal ini berpotensi memonopoli pasar oleh Microsoft di Indonesia.
Sejak dari sekolah, lanjut Firdaus Cahyadi, seorang murid dibiasakan menggunakan peranti lunak dari Microsoft. “Setelah lulus sekolah dan bekerja mereka pun enggan untuk beralih ke peranti lunak lainnya. Padahal ada peranti lunak Open Source (OS) yang bisa digunakan secara gratis,” ujarnya.
Harusnya, lanjut Firdaus Cahyadi, pemerintah lebih memilih menggunakan peranti lunak OS di sekolah-sekolah dan instansi pemerintah daripada peranti lunak yang berbayar. “Jika dokumen yang beredar di media sosial itu benar maka, perlu dipertanyakan mengapa pemerintah justru memilih bekerjasama dengan Microsoft untuk penggunaan peranti lunak berbayar?” kata Firdaus Cahyadi. Oleh karena itu pemerintah harus transparan soal kerjasama dengan Micorosoft ini.
Pemerintah, lanjut Firdaus Cahaydi, harus menjelaskan mengapa dalam kerjasama tersebut pemerintah lebih memilih mengkondisikan siswa dan guru di sekolah menggunakan peranti lunak berbayar daripada OS. “Pengguna TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di Indonesia semakin meningkat, jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan oleh segelintir perusahaan untuk memonopoli pasar,” tegasnya sambil mengutarakan dokumen kerjasama antara pemerintah dan Microsoft harus dibuka ke publik dan biarkan publik mengkritisinya. []
