ekonomi

Jokowi Canangkan Satu Harga BBM Seluruh Indonesia

Edward WA | Rabu, 16 Mei 2018 21:58 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terus berupaya mewujudkan kedaulatan energi bagi seluruh rakyat Indonesia, diantarnya adalah dengan menetapkan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Tanah Air.


"Iya (satu harga BBM itu kedaulatan energi), salah satunya," kata Akhmad Syakhroja, Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Irjan Kemen-ESDM) dalam dikusi "Membangun Kedaulatan Energi Pasca-Reformasi" di Jakarta, Graha PENA 98, Jakarta, Rabu petang (16/5/2018).


Dengan penerapan ini, maka seluruh rakyat merasakan keadilan dibidang energi. "Pasal 5 Pancasila itu menggambarkan BBM itu satu harga. Kan tidak fair rakyat Indonesia bagian timur beli lebih mahal, sementara ekonominya lebih rendah dibanding di Jakarta, ini tidak sesuai energi berkeadilan," katanya.

Penerapan kebijakan BBM satu harga di seluruh Tanah Air ini, lanjut Akhmad, merupakan program Presiden Jokowi demi mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1645 dan sila kelima Pancasila.


"Sila kelima Pancasila ini kami jabarkan dengan tagline `Energi Berkedadilan`," ujarnya.


Dari Pasal 33 dan sila kelima Pancasila tersebut, kemudian dijabarkan lagi agar tata kelola dibidang energi, termasuk industri berjalan secara baik, kompetitif, dan kredibel. "Itu prinsip yang dipegang kementerian ini," katanya.


Untuk mendukung itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar dalam bekerja atau membuat regulasi harus mendasarkan pada prinsip diatas sehingga porsi anggaran Kementerian ESDM harus lebih banyak dinikmati rakyat.


Selain itu, lanjut Akhmad, juga harus menjaga investor agar betah menanamkan investasinya di Indonesia karena negeri ini mempunyai keterbatasan anggaran, teknologi, dan beberapa hal lainnya.


"Akibat dari kebijakan ini, maka banyak aturan yang dipangkas, supaya investasi ini mudah. Hal-hal terkait perizinan itu, betapa banyak aturan sektoral ini yang kami hilangkan, sederhanakan lagi karena kita memperbaiki investasi agar investasi tidak berbelit-belit dan lama," katanya.


Selain Akhmad, diskusi yang dipandu moderator aktivis 98 dari PENA 98, Fendy Mugni, juga menghadirkan dua pembicara yakni Vice President Operation SKK Migas, Elan Blantoro dan Deputi Bidang Energi Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah.[]






EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Soal Beras, Mendag dan Mentan Malah Saling Tuding

14 September 2018 | 13:42 WIB

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita saling tuding terkait keberadaan beras impor dipasaran.

Aplikasi Go Viet Sudah Diunduh 1,5 Juta

14 September 2018 | 06:17 WIB

Dalam enam pekan, Go-Viet (aplikasi on-demand di bawah naungan Go-Jek), telah diunduh lebih dari 1,5 juta kali setelah dilakukan soft launch. Dan kini Go-Viet telah resmi beroperasi di Hanoi, kota terbesar kedua di Vietnam.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber