nasional

Menkum Ham Bantah Pasal Penghinaan Presiden Pasal Titipan

Purnama | Sabtu, 10 Februari 2018 10:32 WIB | PRINT BERITA

ist


JAKARTA, WB - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly membantah bahwa pasal penghinaan presiden sebagai pasal pesanan. Ia mengatakan, pasal penghinaan presiden yang saat ini tengah dibahas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diusulkan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai bangsa liberal.



"Ya jangan kita menjadi semacam liberal. Tetap ada itu, tapi nanti kita softdown," kata Yassona beberapa waktu lali.


Politikus PDIP itu memastikan, pemerintah akan mengatur batasan antara mengkritik dan menghina kepala negara secara detail dan jelas sehingga tak menimbulkan multitafsir. Pasal penghinaan presiden ini pun disebutnya juga bukan merupakan upaya untuk membungkam kritikan terhadap pemerintah.


Ia pun mempersilakan masyarakat yang ingin memberikan kritikannya kepada kinerja pemerintah agar lebih baik.


"Kalau mengkritik pemerintah itu memang harus, tapi menghina itu soal personal, ini simbol negara," kata dia.[] EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Menhan :Australia Bukan Ancaman

25 Mei 2018 | 17:29 WIB

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, Negara tetangga seperti Australia bukan menjadi ancaman bagi Indonesia. Demikian sebaliknya Indonesia bukan menjadi ancaman bagi Australia.

KPU Bersikeras Larang Mantan Napi Ikut Nyaleg

26 Mei 2018 | 17:18 WIB

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) atas pelarangan mantan narapidana korupsi ikut caleg pada Pemilu 2019.

Rilis Da`i Bikin Heboh, Wapres Panggil Menteri Agama

22 Mei 2018 | 21:16 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin guna merevisi rekomendasi daftar pendakwah. Sebab, daftar yang dikeluarkan Kemenag hanya sebanyak 200 mubaligh.

Ini Peran BNPT Pasca RUU Disahkan

26 Mei 2018 | 10:05 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), memiliki peran dalam penanggulangan terorisme di RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan DPR, Jumat (25/5/2018).

Mantan Pentolan ISIS Tuding Aman Sosok Plin Plan

26 Mei 2018 | 15:18 WIB

Mantan pemimpin kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) Nasir Abbas menilai, pentolan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Aman Abdurrahman, merupakan sosok yang tidak konsisten antara pemikiran dan perbuatannya.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber