nasional

Rencana Zakat ASN Belum Masuk Meja Presiden

Oktraz | Jumat, 09 Februari 2018 12:48 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Terkait rencana Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang akan menerapkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk memotong gaji guna menunaikan zakat, ternyata masih menuai perdebatan.

Menuai kontroversi lantaran regulasi cara menghitung zakat yang harus dibayarkan PNS belum jelas. Belum lagi soal kepercayaan masyarakat pada pemerintah mengenai pengelolaan dana itu.


Menurut Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nogroho hal tersebut sama sekali belum dibahas baik dengan pihaknya, atau dengan Presiden Joko Widodo. Pasalanya hal tersebut masih dalam tahap usulan.


"Belum ada pembahasan, itu kan masih diusulkan dari Kemenag. Memang belum ada pembahasan sama sekali dari Presiden," kata Yanuar, belum lama ini.


Menteri agama sendiri mengatakan bahwa pemotongan tersebut tidak wajib. Disini pemerintah hanya memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat.


"Zakat adalah kewajiban agama," kata Lukman beberapa waktu lalu. Adapun fasilitasi zakat itu, kata Lukman, sebenarnya bukan hal baru. Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Dari UU itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.


Lukman membantah wacana penggunaan dana zakat dari pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan digunakan untuk kepentingan politik.


Ia menyebut dana itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dari berbagai sektor. Bahkan, ia pun menegaskan, dana yang terkumpul dari PNS Muslim ini digunakan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat yang beragama Islam.[]






EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Menhan :Australia Bukan Ancaman

25 Mei 2018 | 17:29 WIB

Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengatakan, Negara tetangga seperti Australia bukan menjadi ancaman bagi Indonesia. Demikian sebaliknya Indonesia bukan menjadi ancaman bagi Australia.

KPU Bersikeras Larang Mantan Napi Ikut Nyaleg

26 Mei 2018 | 17:18 WIB

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) atas pelarangan mantan narapidana korupsi ikut caleg pada Pemilu 2019.

Rilis Da`i Bikin Heboh, Wapres Panggil Menteri Agama

22 Mei 2018 | 21:16 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin guna merevisi rekomendasi daftar pendakwah. Sebab, daftar yang dikeluarkan Kemenag hanya sebanyak 200 mubaligh.

Ini Peran BNPT Pasca RUU Disahkan

26 Mei 2018 | 10:05 WIB

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), memiliki peran dalam penanggulangan terorisme di RUU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan DPR, Jumat (25/5/2018).

Mantan Pentolan ISIS Tuding Aman Sosok Plin Plan

26 Mei 2018 | 15:18 WIB

Mantan pemimpin kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) Nasir Abbas menilai, pentolan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Aman Abdurrahman, merupakan sosok yang tidak konsisten antara pemikiran dan perbuatannya.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber