nasional

Rencana Zakat ASN Belum Masuk Meja Presiden

Oktraz | Jumat, 09 Februari 2018 12:48 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Terkait rencana Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang akan menerapkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk memotong gaji guna menunaikan zakat, ternyata masih menuai perdebatan.

Menuai kontroversi lantaran regulasi cara menghitung zakat yang harus dibayarkan PNS belum jelas. Belum lagi soal kepercayaan masyarakat pada pemerintah mengenai pengelolaan dana itu.


Menurut Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nogroho hal tersebut sama sekali belum dibahas baik dengan pihaknya, atau dengan Presiden Joko Widodo. Pasalanya hal tersebut masih dalam tahap usulan.


"Belum ada pembahasan, itu kan masih diusulkan dari Kemenag. Memang belum ada pembahasan sama sekali dari Presiden," kata Yanuar, belum lama ini.


Menteri agama sendiri mengatakan bahwa pemotongan tersebut tidak wajib. Disini pemerintah hanya memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat.


"Zakat adalah kewajiban agama," kata Lukman beberapa waktu lalu. Adapun fasilitasi zakat itu, kata Lukman, sebenarnya bukan hal baru. Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Dari UU itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.


Lukman membantah wacana penggunaan dana zakat dari pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan digunakan untuk kepentingan politik.


Ia menyebut dana itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dari berbagai sektor. Bahkan, ia pun menegaskan, dana yang terkumpul dari PNS Muslim ini digunakan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat yang beragama Islam.[]






EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Penyerangan Ulama Marak, DPR : Aparat Harus Gerak Cepat

20 Februari 2018 | 13:19 WIB

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengutuk keras atas maraknya kasus penyerangan terhadap ulama. Yang terbaru, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Karangasem, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, KH Hakam Mubarok diserang oleh pria yang diduga sakit jiwa di Masjid Al Manar, jelang shalat Zuhur.

Hayono Isman : Demokratisasi Kita Telah Dimanipulasi

21 Februari 2018 | 06:25 WIB

Perlu upaya kolektif untuk memperkokoh budaya dan memelihara struktur nilai-nilai social agar tidak tereliminasi oleh budaya reformasi yang tak sejalan dengan nilai dan tatanan bangsa Indonesia.

Ternyata Jakarta Bukan Kota Termacet di Asia Tenggara

20 Februari 2018 | 12:11 WIB

Kota-kota besar di Asia Tenggara, memang identik dengan yang namanya kemacetan. Sebut saja Indonesia, Thailand, Vietnam bahkan negara sekelas Malaysia pun kerap dilanda kemacetan.

Buwas Minta Pemprov DKI Tutup 36 Diskotek

23 Februari 2018 | 14:02 WIB

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menutup 36 diskotek berada di Jakarta. Pasalnya 36 diskotek tersebut, terindikasi sebagai tempat peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba).

Panglima Komit Jaga Toleransi Antar Umat

22 Februari 2018 | 13:09 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima audiensi Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Suharyo beserta perwakilan panitia Pemberkatan Gereja Katolik Bunda Maria Fatima, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu  (21/2/2018).

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber