nasional

Rencana Zakat ASN Belum Masuk Meja Presiden

Oktraz | Jumat, 09 Februari 2018 12:48 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Terkait rencana Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin yang akan menerapkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk memotong gaji guna menunaikan zakat, ternyata masih menuai perdebatan.

Menuai kontroversi lantaran regulasi cara menghitung zakat yang harus dibayarkan PNS belum jelas. Belum lagi soal kepercayaan masyarakat pada pemerintah mengenai pengelolaan dana itu.


Menurut Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Yanuar Nogroho hal tersebut sama sekali belum dibahas baik dengan pihaknya, atau dengan Presiden Joko Widodo. Pasalanya hal tersebut masih dalam tahap usulan.


"Belum ada pembahasan, itu kan masih diusulkan dari Kemenag. Memang belum ada pembahasan sama sekali dari Presiden," kata Yanuar, belum lama ini.


Menteri agama sendiri mengatakan bahwa pemotongan tersebut tidak wajib. Disini pemerintah hanya memfasilitasi, khususnya ASN muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat.


"Zakat adalah kewajiban agama," kata Lukman beberapa waktu lalu. Adapun fasilitasi zakat itu, kata Lukman, sebenarnya bukan hal baru. Indonesia sudah memiliki UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.


Dari UU itu, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU 23 tahun 2014. Lalu ada Instruksi Presiden No 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.


Lukman membantah wacana penggunaan dana zakat dari pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) akan digunakan untuk kepentingan politik.


Ia menyebut dana itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat dari berbagai sektor. Bahkan, ia pun menegaskan, dana yang terkumpul dari PNS Muslim ini digunakan bukan hanya untuk kepentingan masyarakat yang beragama Islam.[]






EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Jika Tidak Lolos Cek Kesehatan, Capres-Cawapres Bisa Diganti

13 Agustus 2018 | 15:10 WIB

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan bakal capres dan bakal cawapres bisa diganti jika tidak memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan. Penggantian tersebut dilakukan oleh gabungan parpol pengusung bakal capres-cawapres tersebut.

Buat Atlet Asian Games, Gratis Naik Transjakarta

14 Agustus 2018 | 13:39 WIB

Atlet yang berlaga di Asian Games 2018, akan diberi kesempatan menikmati wisata di Jakarta dengan menggunakan layanan bus Transjakarta secara gratis.

Alasan Komitmen Sama Warga DKI, Anies Tolak Tawaran Cawapres

14 Agustus 2018 | 11:16 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengakui jika dirinya menolak tawaran untuk menjadi calon wakil presiden. Sebab, Anies merasa masih memiliki banyak komitmen dalam pekerjaannya yang harus dituntaskan.

Tito Lantik Wakapolri dan Kabareskrim

17 Agustus 2018 | 14:25 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik dua pejabat baru di Mabes Polri. Komjen Ari Dono dilantik menjadi Wakapolri dan Irjen Arief Sulistyanto sebagai Kabareskrim. Pelantikan berlangsung pada Jumat (17/8/2018) di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri.

Cegah Narkoba di Asean Games, BNN DKI Ikut Dilibatkan

15 Agustus 2018 | 15:11 WIB

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta, akan ikut terlibat bersama pihak kepolisian dalam perhelatan Asian Games 2018. Keterlibatan BNN terhadap kesuksesan prestasi atlet dalam ajang bergengsi ini berkaitan dengan motto "Jadilah Juara Tanpa Narkoba".

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber