politik

IPW : Polri Jabat Gubernur Bahaya Buat Demokrasi

Purnama | Selasa, 30 Januari 2018 11:43 WIB | PRINT BERITA

ist

JAKARTA, WB - Ketua Presidium Indonesia Police Watch,  Neta S Pane menilai, rencana Mendagri yang hendak menjadikan dua pejabat Polri sebagai Penjabat Gubernur adalah ide yang sangat berbahaya bagi demokrasi. Hal tersebut akan menjadi preseden bagi munculnya Dwifungsi Polri.


Padahal salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus Dwifungsi ABRI. Neta menilai, pemerintah harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik Polri ke wilayah politik praktis. Upaya penunjukkan itu, menurut Neta justru akan merusak citra Polri.


"Membuat Polri tidak profesional dan akan menimbulkan kecemburuan TNI," kata Neta, belum lama ini.


Menurut Neta, Mendagri harus segera membatalkan rencananya. Mendagri harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi yang akan dijadikan plt gubernur itu sangat berat, terutama dalam mengamankan pilkada serentak.


Assisten Operasi Polri, yakni Irjen Pol Mochamad Iriawan yang akan dijadikan Plt Gubernur Jabar memiliki tugas mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia.


"Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar," kata Neta.


Sementara itu, Kadiv Propam yang akan jadi Plt Gubernur Sumut, bertugas mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan. "Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain," ujar Neta.


IPW berharap Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan itu. Sehingga Polri tetap konsentrasi pada penjagaan keamanan di Pilkada 2018, dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut Pilkada. Seharusnya plt gubernur tetap diserahkan kepada pejabat di kemendagri karena Dwifungsi Polri melanggar UU No 2 thn 2002 tentang kepolisian.


IPW berharap para birokrat sipil agar tidak memancing dan menarik Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil. Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini, posisi polri dinilai tepat jika tetap profesional dan independen serta tetap menjadi polisi sbg penjaga keamanan.


"Jika pun terjadi konflik dalam proses Pilkada, Polri harus lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tidak dituding berpihak pada satu kelompok," kata dia.[]








EDITOR : M. Jasri
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Darmizal Resmikan ReJO Untuk Wilayah Papua

22 Mei 2018 | 12:13 WIB

Relawan Jokowi (ReJO) semakin banyak pendukungnya dan terus mengembangkan sayap perjuangannya. Setelah resmi terbentuk di Jawa Tengah, komunitas pendukung Presiden Joko  Widodo ini terus membentuk kepengurusan di seluruh Indonesia. Senin (21/5/2018), kepengurusan ReJO wilayah Papua sudah diresmikan.

Usir Islamphobia, Ini yang Dilakukan Para Muslimah Bercadar

20 Mei 2018 | 15:28 WIB

Demi mengusir Islamphobia di  Jakarta, sejumlah wanita muslim bercadar dan beberapa pria berdiri di patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta sambil memegang tulisan “Aku percaya kamu, apakah kamu percaya padaku? Maka peluk saya!”.

Menhan : Yang Tidak Mau Pancasila Keluar dari Indonesia

22 Mei 2018 | 23:18 WIB

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan ideologi Pancasila tak bisa diganti dengan paham apapun. Keputusan itu sudah akhir dan merupakan kesepakatan bersama yang tak dapat diganggu gugat. Siapa saja yang merongrong akan berhadapan dengan rakyat dan TNI.

Ini Tanggapan Tokoh Islam Soal `Mubaligh Plat Merah`

22 Mei 2018 | 13:16 WIB

Rilis 200 mubaligh yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Agam alias “Mubaligh Plat Merah”  menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah tokoh Islam memberi statement. Ada yang sangat gundah,  terkejut dan ada pula yang ingin namanya dicoret  dari daftar kontroversi itu.

Jimly : Habibie Bisa Tiru Langkah Mahathir

22 Mei 2018 | 11:16 WIB

Presiden RI ketiga BJ Habibie bisa saja kembali menjadi presiden, mengikuti langkah Mahathir Mohammad yang kembali menjadi PM Malaysia di usianya yang sudah 92 tahun.Apalagi  Habibie terpaut 11 tahun lebih muda dari Mahathir.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber