politik

Polisi Aktif Jadi Plt Gubernur, Ini Tanggapan Akademisi

Purnama | Sabtu, 27 Januari 2018 12:11 WIB | PRINT BERITA

ist

 

JAKARTA, WB – Terkait wacana penunjukkan dua perwira tinggi di jajajaran Polri sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Sumut saat Pilkada 2018 nanti, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyampaikan keberatannya.

 

Dalam siaran pers yang dikeluarkan Mustafa Fakhri selaku Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengaskan adanya kejanggalan dan pelanggaran dalam penunjukkan itu.

 

Sebagaimana diketahui, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak telah diselenggarakan sejak tahun 2015 dengan beragam kendala dan keberhasilan yang dapat dijadikan pelajaran. Pada perhelatan Pilkada 2018 ini, sebanyak 171 daerah, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten, akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018. Beberapa provinsi diantaranya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara.

 

Khusus kedua provinsi tersebut, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis pada 13 Juni 2018 untuk Jawa Barat dan 17 Juni 2018 untuk Sumatera Utara. Dengan demikian, maka terdapat kekosongan jabatan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur di kedua provinsi tersebut.

 

Kekosongan jabatan dimaksud, sesungguhnya juga telah diatur di dalam UU No 10/2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) bahwa dalam terjadi kondisi yang demkian, akan diangkat penjabat Gubernur.

 

Di dalam Pasal 201 ayat (10) disebutkan bahwa posisi penjabat Gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan pimpinan tinggi madya ini merupakan ASN yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau daerah yang bersangkutan.

 

Namun, secara mengejutkan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan wacana untuk menjadikan unsur kepolisian sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, baik disebabkan petahana yang cuti mengikuti Pilkada maupun karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum pilkada berlangsung.

 

“Padahal, amanah reformasi tegas menyatakan diantaranya untuk menghapuskan dwifungsi ABRI. Maknanya, tidak hanya untuk memastikan netralitas TNI sebagai pemegang kuasa konstitusional yang menjaga pertahanan negara, tapi juga netralitas Polri yang bertanggungjawab terhadap keamanan negara. Reformasi yang telah berhasil memisahkan dan menjaga netralitas kedua institusi tersebut, seyogyanya tidak ditarik mundur oleh penguasa sipil,” ujar Mustafa Fakhri.

 

Atas dasar itu, Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan bahwa jabatan penjabat Gubernur dari unsur kepolisian bertentangan dengan UU Pilkada dan konstitusi RI serta berdampak pada pudarnya netralitas Polri sebagai amanat dari reformasi. Pernyataan tersebut didasarkan kepada hal-hal berikut:

 

  1. Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri untuk menunjuk perwira tinggi Polri yang masih aktif sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum yang justru telah mencederai semangat reformasi.

 

  1. Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut justru bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur.

 

  1. Wacana menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur merupakan langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan apabila terdapat anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian maka itu dapat dilakukan setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Artinya, bila Mendagri ingin mengusulkan perwira tinggi sebagai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur harus mengusulkan polisi yang telah pensiun atau telah mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Dengan demikian, netralitas Polri tetap terjaga dan tidak menimbulkan “dwifungsi” Polri sebagaimana dwifungsi ABRI pada zaman Orde Baru.

 

  1. Penunjukan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari unsur kepolisian secara tidak langsung menjadikan daerah tersebut nyaris serupa dengan daerah darurat sipil. Bila mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut. Padahal, seperti diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara sedang dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, PSHTN menganggap bahwa wacana Mendagri tersebut justru berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif untuk berlangsungnya pilkada di daerah yang bersangkutan.

 

Atas pertimbangan tersebut, kami mendesak Presiden untuk tidak menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pelaksana tugas atau penjabat Gubernur dari kalangan non sipil (TNI/Polri). Hal ini agar semangat reformasi yang mengutamakan supremasi sipil dan telah berlangsung selama hampir 20 tahun ini tetap terjaga.

 

PSHTN FHUI juga mengingatkan kembali kepada Pemerintah untuk senantiasa mengelola negeri ini sesuai dengan koridor hukum yang berdasarkan Konstitusi. Jangan sampai kebijakan yang diputuskan oleh Pemerintah justru menghidupkan kembali rezim otoritarianisme baru dan mematikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. []

 

 

EDITOR : Fuad Rohimi
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Darmizal Resmikan ReJO Untuk Wilayah Papua

22 Mei 2018 | 12:13 WIB

Relawan Jokowi (ReJO) semakin banyak pendukungnya dan terus mengembangkan sayap perjuangannya. Setelah resmi terbentuk di Jawa Tengah, komunitas pendukung Presiden Joko  Widodo ini terus membentuk kepengurusan di seluruh Indonesia. Senin (21/5/2018), kepengurusan ReJO wilayah Papua sudah diresmikan.

Usir Islamphobia, Ini yang Dilakukan Para Muslimah Bercadar

20 Mei 2018 | 15:28 WIB

Demi mengusir Islamphobia di  Jakarta, sejumlah wanita muslim bercadar dan beberapa pria berdiri di patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta sambil memegang tulisan “Aku percaya kamu, apakah kamu percaya padaku? Maka peluk saya!”.

Menhan : Yang Tidak Mau Pancasila Keluar dari Indonesia

22 Mei 2018 | 23:18 WIB

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan ideologi Pancasila tak bisa diganti dengan paham apapun. Keputusan itu sudah akhir dan merupakan kesepakatan bersama yang tak dapat diganggu gugat. Siapa saja yang merongrong akan berhadapan dengan rakyat dan TNI.

Ini Tanggapan Tokoh Islam Soal `Mubaligh Plat Merah`

22 Mei 2018 | 13:16 WIB

Rilis 200 mubaligh yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Agam alias “Mubaligh Plat Merah”  menimbulkan pro dan kontra. Sejumlah tokoh Islam memberi statement. Ada yang sangat gundah,  terkejut dan ada pula yang ingin namanya dicoret  dari daftar kontroversi itu.

Jimly : Habibie Bisa Tiru Langkah Mahathir

22 Mei 2018 | 11:16 WIB

Presiden RI ketiga BJ Habibie bisa saja kembali menjadi presiden, mengikuti langkah Mahathir Mohammad yang kembali menjadi PM Malaysia di usianya yang sudah 92 tahun.Apalagi  Habibie terpaut 11 tahun lebih muda dari Mahathir.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber