nasional

Pasal Penodaan Agama Dihapus, Bikin Masalah Baru

Edward WA | Jumat, 19 Mei 2017 17:25 WIB | PRINT BERITA

Ist


JAKARTA, WB - Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang /melanggar kebebasana

 
Menyikapi itu, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP Pasal 156A tersebut. 

 

"Ini artinya secara konstitusional dan by the law UU larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan," tandas Jazuli, belum lama ini.

 

Anggota Komisi I ini meminta pihak-pihak yang kekeuh mendesak pembatalkan larangan penodaan agama memahami bahwa UU tersebut justru dibutuhkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

 

"Justru jangan dihapus kalau kita ingin menjaga kerukunan, karena jika tidak ada pasal tersebut orang seenaknya menghina dan menista agama dan ini akan memancing disharmoni bahkan bisa menciptakan instabilitas nasional," terangnya.

 

Secara universal, lanjut Jazuli, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak yang paling dasar (basic human rights) dan tidak dapat dikurangi atas nama dan/atau karena alasan apapun (non derogable rights). 

 

"Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," kata Jazuli.

 

Jaminan terhadap hak beragama, lanjutnya, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga perlindungan negara atas setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun. 

 

Negara, kata Jazuli, juga mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin hubungan antarumat beragama, mencegah berbagai tindakan yang menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang penistaan agama atas nama apapun, termasuk kebebasan. 

 

"Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pun, setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," papar Jazuli.

 

Jazuli Juwaini justru mengajak seluruh warga bangsa untuk bersyukur bahwa negara kita memiliki pendirian dan aturan yang jelas tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak bangunan kerukunan beragama sebagaimana tersebut di atas. 

 

"Di negara kita, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang menghinakan, menodai, dan menistakan agama. Tidak boleh ada sikap yang menyerang dan merusak nilai dan ajaran agama. Ketegasan sikap negara terhadap intoleransi secara konkret diwujudkan dalam beleid tentang larangan penodaan agama. Ini harus kita pertahankan," pungkas Jazuli.[]




 

EDITOR : Abdi Tri Laksono
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

DPR Prihatin Macet Parah di Tol Cikampek

17 November 2017 | 10:17 WIB

Menyikapi kemacetan total lebih dari 13 KM yang terjadi di Tol Cikampek, kemarin (16/11/2017), lantaran robohnya alat berat (crane) pengangkat rambu Variabel Massage Sign (VMS) yang ambruk di tol Jakarta-cikampek, Anggota DPR Komisi V (bidang infrastruktur dn perhubungan), H.Nurhasan Zaidi, mengaku prihatin.

Bandara Pelabuhan Dikelola Asing, DPR akan Tolak Keras

15 November 2017 | 13:20 WIB

Anggota Komisi 4 DPR RI, Hermanto menolak keras rencana pemerintah yang akan menawarkan pengoperasian sejumlah bandara dan pelabuhan kepada asing. Keterlibatan asing dalam pengoperasian bandara dan pelabuhan berpotensi melemahkan bahkan menghilangkan kontrol karantina.

KPK Buru Setnov, IPW : Adu Domba KPK-Polri Gagal

16 November 2017 | 13:06 WIB

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai bahwa, penggeledaan rumah Setya Novanto (Setnov) pada Rabu (15/11) malam, menunjukkan soliditas yang semakin tinggi antara KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi. Soliditas ini kata Neta, menunjukkan bahwa Ketua DPR itu gagal `mengadu domba` Polri-KPK melalui kasus pelaporan terhadap dua pimpinan KPK ke kepolisian beberapa waktu lalu.

Susul Alexis Diskotek Diamond Juga Distop Izin Operasionalnya

15 November 2017 | 13:34 WIB

Saat bersilahturahmi bersama tokoh berbagai agama di Balai Kota, Jakarta,  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menghadirkan Ibu Kota menjadi kota yang memiliki standar moral yang tinggi.

Usai Berolahraga, Dirut Angkasa Pura I Meninggal Dunia

18 November 2017 | 17:08 WIB

Danang S Baskoro, Direktur Utama PT Angkasa Pura I meninggal dunia pada Sabtu (18/11/2017) di Rumah Sakit Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Almarhum wafat di usia 56 tahun setelah melakukan olahraga rutin pagi hari.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber