nasional

Pasal Penodaan Agama Dihapus, Bikin Masalah Baru

Edward WA | Jumat, 19 Mei 2017 17:25 WIB | PRINT BERITA

Ist


JAKARTA, WB - Sejumlah pihak mendesak pembatalan atau penghapusan pasal larangan penodaan agama karena dianggap menimbulkan permasalahan akibat subjektivitas penerapannya yang mengekang /melanggar kebebasana

 
Menyikapi itu, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai desakan tersebut tidak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap agama di Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan (menolak pembatalan) Pasal dalam UU 1/PNPS/1960 jo UU KUHP Pasal 156A tersebut. 

 

"Ini artinya secara konstitusional dan by the law UU larangan penodaan agama sangat penting bagi upaya penghormatan dan penjagaan semua agama yang diakui secara resmi oleh negara dari upaya penodaan atau penistaan," tandas Jazuli, belum lama ini.

 

Anggota Komisi I ini meminta pihak-pihak yang kekeuh mendesak pembatalkan larangan penodaan agama memahami bahwa UU tersebut justru dibutuhkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama.

 

"Justru jangan dihapus kalau kita ingin menjaga kerukunan, karena jika tidak ada pasal tersebut orang seenaknya menghina dan menista agama dan ini akan memancing disharmoni bahkan bisa menciptakan instabilitas nasional," terangnya.

 

Secara universal, lanjut Jazuli, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menyebutkan bahwa hak beragama adalah hak yang paling dasar (basic human rights) dan tidak dapat dikurangi atas nama dan/atau karena alasan apapun (non derogable rights). 

 

"Dalam konteks Indonesia, negara tegas menjamin kebebasan beragama setiap warga negara. Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," kata Jazuli.

 

Jaminan terhadap hak beragama, lanjutnya, tidak hanya berupa perlindungan atas pilihan keyakinan seseorang, tetapi juga perlindungan negara atas setiap agama dari upaya penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh siapapun. 

 

Negara, kata Jazuli, juga mengembangkan dan mempromosikan sikap toleransi dalam menjalin hubungan antarumat beragama, mencegah berbagai tindakan yang menyulut ketersinggungan umat beragama serta tegas melarang penistaan agama atas nama apapun, termasuk kebebasan. 

 

"Untuk itu, UUD 1945 pada Pasal 28J menegaskan keharusan setiap orang menghormati hak asasi orang lain dalam rangka tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pun, setiap orang dalam menjalankan kebebasannya tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum," papar Jazuli.

 

Jazuli Juwaini justru mengajak seluruh warga bangsa untuk bersyukur bahwa negara kita memiliki pendirian dan aturan yang jelas tentang posisi agama dan ancaman terhadap perbuatan yang merusak bangunan kerukunan beragama sebagaimana tersebut di atas. 

 

"Di negara kita, tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang menghinakan, menodai, dan menistakan agama. Tidak boleh ada sikap yang menyerang dan merusak nilai dan ajaran agama. Ketegasan sikap negara terhadap intoleransi secara konkret diwujudkan dalam beleid tentang larangan penodaan agama. Ini harus kita pertahankan," pungkas Jazuli.[]




 

EDITOR : Abdi Tri Laksono
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Atase Thailand Kunjungi Bakamla, Ini Tujuannya

28 Mei 2017 | 10:32 WIB

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menerima kunjungan Royal Thai Embassy yang dilaksanakan oleh Capt. Narate Wongtrakoon, Naval Attache, dan Colonel Songvit Vayuheurd, Army Attache, di Kantor Bakamla RI Jalan Dr. Sutomo no. 11, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017). Dalam kunjungan tersebut, kedua Atase diterima langsung di Ruang Rapat Kepala Bakamla

TNI Tetapkan 3 Oknum Tersangka Pengadaan Helikopter

28 Mei 2017 | 11:18 WIB

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, menjelaskan bahwa Polisi Militer (POM) TNI, sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus pembelian Helikopter AW 101 dari penyelidikan menjadi pendidikan.

Cegah Radikalisme Tanggung Jawab Kita Semua

27 Mei 2017 | 15:15 WIB

Membendung penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat bukan tugas aparat keamanan semata, seluruh warga bangsa harus terlibat aktif menangkal paham yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Sambut Ramadhan, Denny JA Tulis Puisi `Garuda Teteskan Air Mata`

26 Mei 2017 | 14:23 WIB

Setelah booming dan menjadi viral di media sosial, dengan puisi "Tapi Bukan Kami Punya," yang dibacakan panglima TNI di dua acara penting, Budayawan Denny JA, kembali mempublikasikan puisi lainnya yang berjudul Burung Garuda Teteskan Air Mata.

Ada Plat Merah Dipesta Homo, Djarot : Itu Baru Katanya

23 Mei 2017 | 11:54 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku tidak mengetahui terkait adanya motor yang memiliki plat merah yang ikut dikrangkeng oleh polisi dalam penggerebekan pelaku pesta seks 141 kaum homoseksual di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber