nasional

Selama Ramadhan, Pemprov DKI Minta Klub Malam Tutup

Arief Nugroho | Jumat, 19 Mei 2017 14:30 WIB | PRINT BERITA

Ist


JAKARTA, WB -  Selama bulan Ramadan, Pemprov DKI memerintahkan semua pengelola tempat hiburan malam agar menutup usahanya.
Seruan itu dilakukan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Jeje Nurjaman.


Himbauan tersebut kata Jeje, masuk dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Catur Laswanto per 16 Mei 2017. Surat edaran tersebut ditujukan kepada para pemilik atau penanggung jawab usaha pariwisata di Jakarta.


Selain kedua usaha tersebut, pelarangan operasioanl selama bulan puasa berlaku juga pada tempat usaha mandi uap, griya pijat, permainan mesin judi dan bar.[]

EDITOR : Abdi Tri Laksono
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Lapas Salemba Overload, Djarot Mau Kirim Napi ke Tangerang

22 Juli 2017 | 12:00 WIB

Melihat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba sudah tidak memungkinkan (penuh), Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), berencana memindahkan penghuni Lapas Kelas II A Salemba ke open camp (Lapas terbuka) yang akan dibangun di Tangerang

Wow, Ada 325.887 Data Ormas di KemenkumHam

21 Juli 2017 | 16:39 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan bahwa keberadaan ratusan ribu ormas yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM masih perlu diawasi melalui penguatan undang-undang.

DPRD Minta Staf Ahli, Ini Kata Djarot

21 Juli 2017 | 15:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, usulan anggota DPRD DKI yang menyarankan adanya staf ahli serta asisten pribadi, dinilainya sebagai permintaan yang berlebihan.

Perppu Ormas Membahayakan, Yusril : Dari Pada Kita Babak Belur

18 Juli 2017 | 19:56 WIB

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu Ormas membahayakan Ormas lain, termasuk NU dan juga Muhammadiyah

Dibubarkan, HTI Lakukan Perlawanan Hukum

19 Juli 2017 | 18:07 WIB

Pasca pemerintah memutuskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),  Rabu (19/7/2017), Juru Bicara (Jubir)  Ismail Yusanto menyebut pencabutan status badan hukum HTI adalah bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber