nasional

BIN Bantah Keluarkan Larangan Berjanggut

Purnama | Jumat, 19 Mei 2017 12:47 WIB | PRINT BERITA

Ist


JAKARTA, WB - Badan Intelijen Negara (BIN), menegaskan bahwa tidak pernah mengeluarkan surat yang melarang jajarannya berjenggot dan menggunakan celana cingkrang.


BIN mengungkap jika Surat Edaran tertanggal 15 Mei 2017 dengan Kop Surat BIN lengkap dengan tandatangan adalah tidak benar.

 

"Ada surat da tanda tangani berisikan larangan staf BIN berjenggot dan bercelana cangkang jadi itu adalah tidak benar," ungkap Sekretaris Utama BIN, Zaelani, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/5/2017).


Pernyataan ini dikeluarkan untuk merespons berita berkaitan dengan BIN yang melarang karyawannya berjenggot dan bercelana cingkrang. Bahkan, berita itu sempat menjadi perhatian masyarakat luas.‎


Ad‎apun surat edaran yang benar telah diterbitkan sebelumnya di internal BIN pada 5 April 2017. Peraturan itu berkaitan dengan penggunaan pakaian dinas dan ketentuan penampilan pegawai. Pihaknya berharap klarifikasi ini dapat memperjelas keadaan yang sebenarnya.[]








EDITOR : Abdi Tri Laksono
Baca Juga








TERKINI



TERPOPULER

Lapas Salemba Overload, Djarot Mau Kirim Napi ke Tangerang

22 Juli 2017 | 12:00 WIB

Melihat penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba sudah tidak memungkinkan (penuh), Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), berencana memindahkan penghuni Lapas Kelas II A Salemba ke open camp (Lapas terbuka) yang akan dibangun di Tangerang

Wow, Ada 325.887 Data Ormas di KemenkumHam

21 Juli 2017 | 16:39 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, menjelaskan bahwa keberadaan ratusan ribu ormas yang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM masih perlu diawasi melalui penguatan undang-undang.

DPRD Minta Staf Ahli, Ini Kata Djarot

21 Juli 2017 | 15:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, usulan anggota DPRD DKI yang menyarankan adanya staf ahli serta asisten pribadi, dinilainya sebagai permintaan yang berlebihan.

Perppu Ormas Membahayakan, Yusril : Dari Pada Kita Babak Belur

18 Juli 2017 | 19:56 WIB

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Kuasa Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa Perppu Ormas membahayakan Ormas lain, termasuk NU dan juga Muhammadiyah

Dibubarkan, HTI Lakukan Perlawanan Hukum

19 Juli 2017 | 18:07 WIB

Pasca pemerintah memutuskan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),  Rabu (19/7/2017), Juru Bicara (Jubir)  Ismail Yusanto menyebut pencabutan status badan hukum HTI adalah bukti nyata kesewenang-wenangan pemerintah.

Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber