parlemen

Ini Tanggapan DPR Soal Kucuran Dana Rp 108 Milyar untuk LGBT

Dianita Sari | Sabtu, 13 Februari 2016 15:41 WIB | PRINT BERITA

ist



JAKARTA, WB - Untuk memajukan kesejahteraan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI). Sebuah badan PBB, United Nations Development Programme (UNDP) menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID dengan mengucurkan dana sebesar US$ 8 juta atau senilai Rp 108 miliar).


Dana ini akan dibagikan dibeberapa negara termasuk Indonesia. Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay turut berkomentar terkait hal tersebut.
 

Menurut politisi PAN ini persoalan LGBT di Indonesia masih memulai kontroversi. Penolakan dari masyarakat masih cukup tinggi. Alasannya, karena keberadaan LGBT dinilai bertentangan dengan norma agama, adat istiadat, dan nilai budaya bangsa Indonesia.


Karena itu, pemberian bantuan finansial bagi komunitas LGBT di Indonesia dipastikan akan menimbulkan polemik dan perdebatan baru. Selain dinilai ikut mempromosikan LGBT, bantuan UNDP tersebut juga dinilai mencampuri standar nilai, moral, budaya, dan kearifan lokal di Indonesia.


Faktanya, semua agama dan budaya yang ada di Indonesia tidak ada yang menerima keberadaan LGBT. Kalaupun di belahan dunia lain mereka diterima, secara sosiologis di Indonesia masih belum mendapat tempat.
 

"UNDP tidak bisa menyamakan Indonesia dengan negara lain. Indonesia itu khas. Agama dan budayanya sangat berbeda. Jangan disamakan dengan negara-negara lain," kata Saleh kepada Wartabuana.com, Jakarta, Sabtu (13/2).
 

Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk mengawasi bantuan UNDP tersebut. Secara yuridis, bantuan asing tidak boleh sembarangan masuk ke Indonesia. Apalagi, bantuan asing itu dikhawatirkan menimbulkan keresahan sosial.
 

"Setiap bantuan asing yang masuk wajib dilaporkan ke negara. Negara harus mengetahui untuk apa bantuan asing tersebut. Jika dimanfaatkan pada sesuatu yang dinilai dapat membahayakan, bantuan itu harus ditolak. Hal ini berlaku untuk semua jenis bantuan asing," tegasnya.
 

Di dalam UU Ormas, perihal bantuan asing ini sudah menjadi perdebatan. Hingga akhirnya dirumuskan ketentuan tentang bantuan asing tersebut. Dalam konteks ini, bantuan asing dari UNDP untuk komunitas LGBT juga tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut.
 

"Masih banyak sektor lain yang membutuhkan bantuan. Pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, bencana alam adalah contoh-contoh aktivitas yang bisa dibantu UNDP. Bantuan tersebut tentu sangat bermakna jika diarahkan pada bidang-bidang tersebut," tandasnya. [ ]


 

EDITOR : Dina Kusumaningrum
Baca Juga








Home | nasional | dunia | metro | ekonomi | parlemen | arena | seleberita | telco | gadget | otomotif | info tekno | jalan-jalan | kelambu | curhat sehat | hidup sehat | sportainment | potret | Launching | enterpreneur | profil | politik | ragam | Hukum | Ceremony | Resensi | Film | Musik | Wow... |

Tentang Kami | Kontak Kami | Pedoman Media Siber